Pemerintah Didesak Susun Kebijakan Distribusi Gas 3 kg

22-06-2015 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR dari Partai Gerindra Ramson Siagian mendesak pemerintah menyusun kebijakan khusus terkait distribusi tabung gas elpiji 3 kg.

"Dari hasil kunjungan Dapil, kami temui banyak masyarakat yang tidak punya hak tapi mereka bisa membeli gas 3 kg, sementara yang punya hak kadang-kadang kesulitan dan langka memperoleh gas,"ujarnya saat Raker dengan Menteri ESDM Sudirman Said, di Gedung DPR, Senin, (22/6).

Menurutnya, jika tidak ada sistem monitoring terkait distribusi gas 3 kg ini tentunya akan memberatkan rakyat kecil. "Perlu adanya inovasi bagi pengguna gas 3 kg, agar yang mampu tidak bisa membeli gas 3 kg tersebut, jadi perlu buat sistem monitoring yang jelas,"jelasnya.

Sementara Anggota Komisi VII DPR Kurtubi dari Partai Nasdem menilai, selama ini Pulau Sumbawa selalu dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Pasalnya, gas di daerah tersebut sangat sulit dan langka diperoleh.

"Masyarakat merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat bahkan sampai saat ini tidak ada gas di pulau Sumbawa, karena itu kita minta Dipercepat realisasinya dan dipersiapkan infrastrukturnya dilapangan khusus distribusi elpiji 3 kg,"jelasnya.

Selama ini, paparnya, Pulau Sumbawa telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. misalnya, saja produksi Bawang di bima sangat luar biasa, begitu juga produksi jagung di Donpu. "Kita munta dipercepat konversi minyak tanah ke elpiji selain itu, perlu dikurangi penyelundupan minyak tanah dari Pulau Sumbawa ke Lombok,"paparnya. (Sugeng), foto : iwan armanias/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...